Peringatan 66 tahun kelahiran Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai acara seremoni belaka. Namun yang lebih penting, meletakkan Pancasila pada hikmah dan manfaat bagi bangsa Indonesia, untuk menghadapi kompleksnya tantangan jaman ke depan.
Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri mengatakan, peringatan kelahiran Pancasila merupakan jalan ideologis untuk mempertegas jati diri bangsa Indonesia dan mempertegas bahwa tidak ada bangsa yang besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya.
“Peringatan ini mestinya mempertegas jati diri bangsa kita. Dan tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya,” ujar Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu.
Berikut kutipan selengkapnya;
Artinya perlu perjuangan untuk terus melakukan sosialisasi Pancasila?
Diperlukan perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu, kita akan terus memperbincangkan Pancasila tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan neo-kapitalisme dan neo-imperialisme serta terbangunnya fundamentalisme yang menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita.
Selain itu, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik dan budaya oleh rakyatnya kalau alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri.
Apa makna bahwa bicara Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sejarah Bung Karno?
Penegasan ini diperlukan untuk menghindari bangsa ini dari cara berpikir instan. Bahkan seolah-olah mengandaikan Pancasila sebagai produk sekali jadi, yang jauh dari proses perenungan dan steril dari dialektika sejarah panjang masyarakat Indonesia.
Anda memaknai Pancasila seperti apa?
Pembacaan Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno, secara aklamasi diterima oleh peserta rapat pada waktu itu. Hal tersebut bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati batas-batas subjektivitas dari sebuah peradaban dan waktu.
Makanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya 1 Juni 1945, bukan hanya sebatas konsep ideologis, tapi sekaligus menjadi sebuah konsep etis.
Menurut saya, pesan etis yang terkandung dalam Pancasila tersebut sangat berguna untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan nasionalisme yang telah berjalan lama dalam sejarah politik Indonesia.
Bukankah Pancasila pernah disalahgunakan untuk kekuasaan semata?
Ya, Pancasila sebagai dasar negara pernah disalahtafsirkan untuk semata-mata sebagai konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Saya ingin menekankan, bahwa persatuan nasional yang dimaksud oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari kerusakan yang hebat pada kemanusiaan.
Untuk itu, perlu kita pahami bahwa gagasan Bung Karno itu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri sendiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Hal seperti ini yang saya pertanyakan. Apakah saat ini kita bisa berdaulat sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan pangan, energi dan melindungi segenap bangsa kita.
Bagaimana dengan tidak digunakannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?
Hal itu yang menohok hati kita semua. Saya berkeyakinan dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketata-negaraan kita. Artinya, bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi.
Artinya Pancasila harus ada dalam sistem pendidikan kita?
Itu harus segera dilakukan. Saya mengharapkan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk dapat memastikan kembali agar mata pelajaran ideologi Pancasila beserta penggalinya dapat diajarkan dengan baik dan benar. Selain itu dapat mengikuti benang merah sejarah bangsa di setiap jejang pendidikan anak didik kita.
O ya, bagaimana dengan masalah penjualan batu bara ke China dan India, padahal kita juga masih membutuhkannya?
Itu yang saya tekankan bahwa ini masalah aturan, kita membuatnya dan menjalankannya. Seharusnya konsekuen dan konsisten. Misalnya aturan yang dibuat untuk kemandirian energi nasional kita.
Semestinya bahan untuk energi masa depan, tentunya harus memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan dalam negeri dulu. Setelah itu kalau punya kelebihan bisa diekspor.
Tapi penguasaan pertambangan dikuasai oleh asing, itu bagaimana?
Untuk itu harus ada peraturan antara perusahaan lokal dengan modal asing yang mebiayainya, sehingga tidak merugikan bagi perusahaan lokal itu. Namun harus ada hal-hal yang mengikat untuk mengatur mereka yang menjadi pemodal. Makanya harus ada aturannya yang benar-benar tidak merugikan kita.
[RM]
Sumber : Padang-Today
